Jakarta, Liputan86.com - Tindak pidana perdangan orang ( TPPO) masih menjadi persoalan serius karena merupakan kejahatan kemanusiaan yang begitu kompleks dan beragam dengan bebagai macam modus perekrutan yang terus berkembang dari tahun ke tahun, untuk itu perlu dalam pemberantasan dan memutus mata rantai TPPO diperlukan sinergitas dari seluruh pihak Terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan stekolder Terkait juga masyarakat yang ikut serta melibatkan diri melakukan pencehan sejak dini, baik di tingkat desa, kabupaten/kota dan provinsi.
Melalui sarana tiktok di room yandri S. S. H., membuka diskusi publik Terkait dengan penangan TPPO di NTT dengan mengangkat Tema : TPPO dan Penegakan Hukum di NTT, dengan mengundang Nara sumber dari DPR RI Fraksi Nasdem Drs. Jacki Uly MH. Libby Sinlaeloe dari rumah perempuan provinsi NTT, Feronika lake dari DPDR kefa, Bildad thonak dari praktisi Hukum, Dianto pengusaha muda dan Pengamat Publik, Donald Isak Badan Penghubung pemprov NTT DKI jakarta dan juga masyarakat yang ikut serta mengambil andil di room diskusi tersebut dengan beragam pertanyaan yang di sampaikan oleh penanya kepada Nara sumber, yang di saksikan sekitar lebih dari 4 000 ribu penonton yang masuk keluar room diskusi tersebut. 05 April 2024.
Nara sumber pun diarahkan oleh Yandri Sinlaeloe S. H., dan Sintha Selaku Host dalam diakusi tersebut untuk memaparkan pendapatnya masing-masing dalam room diskusi tersebut.
" Saya baru saja dipercaya oleh masyarakat kefa dipilih sebagai DPRD kefa, Namun saya melihat persolaan krusial yang terjadi adalah kurangnya lapangan pekerjaan itu salah satu faktor utama, sehingga sebelum saya terpilih menjadi DPRD saya sudah banyak bekerja salah satunya saya selalu mendukung dan mendorong UMKM seperti menenum dan lain-lain "., Kata feronika lake dalam diskusi tersebut.
" Saya melihat kurangnya lapangan kerja menjadi faktor utama saudara-saudara kita harus meninggalkan kampung halaman dan pergi mengadu nasib di luar NTT, sehingga barang tentu saya yang saat ini dipercayakan oleh masyarakat untuk duduk menjadi DPRD, saya akan terus mendorong pemerintah agar lebih banyak lagi buka lapangan pekerjaaan dan mendorong lebih banyak lagi UMKM, bahkan kalau kedepan saya sudah di lantik anggran reses saya, saya siap untuk membantu memberikan kepada usaha-usaha mikro yang ada di kefa dan regulasi yang berbelit dengan hak saya akan saya perjuangan di DPRD untuk kepentingan masyarakat "., Tambah feronika lake dalam diskusi tersebut.
Lanjut nara sumber yang lain, datang dari rumah perempuan Provinsi NTT, Libby Sinlaeloe " Menurut saya Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) itu harus melihat dari kacamata semua unsur Terkait, nah kami dari rumah perempuan trus melakukan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait dan juga dinas-dinas terkait agar dapat melakukan pencegahan sejak dini Terkait dengan TPPO ini, yang harus di ketahui TPPO adalah kejahatan krusial perdagangan orang yang harus melibatkan semua unsur, mulai dari perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan sesorang dengan ancaman kekerasankekerasan, kekerasan, penculikan dan penyekapan, baik yang terjadi di negara kita khususnya di NTT maupun di luar negeri, sehingga kalau kita bicara tentang TPPO ada tiga cara ini harus kita pahami bersama, yakni proses, cara dan tujuan"., Kata Libby Sinlaeloe dari rumah perempuan dan anak provinsi NTT.
" NTT merupakan kantong trafficking terbesar di Indonesia, untuk itu perlu kerja sama kita semua bergandengan tangan untuk mencegah terjadi perdangangan orang, kenapa persoalan perdangan orang ini menjadi begitu serius, karena TTPO ini menjadi permasalahan yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, terlebih ini rentan terjadi pada ibu dan anak di bawah umur dan ketiga dampak dari TTPO ini cukup merugikan masyarakat, baik secara fisik, pisikis, penyiksaan bahkan sampai ada yang tidak bernyawa saat di pulangkan ke NTT "., Tandas Libby Sinlaeloe yang terkenal dengan membela hak perempuan dan anak di NTT.
Lebih lanjut dipaparkan dari Nara sumber lain, Drs. Jacki Uly DPR RI dari Fraksi Nasdem " Menurut saya dari yang saya ikuti persolaan TPPO ini adalah penegakan hukumnya yang masih belum Maximal dilakukan oleh penegakan hukum kita khususnya di NTT, padahal jelas sudah ada gugus tugas di 32 provinsi yang secara khusus menangani persolaan perdagangan orang atau TPPO, kenapa saya sampaikan ini kita ketahui bersama bahwasanya contoh di bandara eltari saja kan masih banyak pekerja Imigran gelap baik lokal maupun internasional yang masih saja bisa lolos dari bandara eltari kupang, singga saya secara tegas katakan penegakan hukum dari aparat penegak hukum belum maxmal sehingga ini perlu didorong terus aparat penegak hukum kita di NTT, saya tau persis karena saya bagian dari polri dan pernah menjabat di institusi polri"., Tegas Drs. Jacki Uly DPR RI yang juga mantan kapolda NTT, saat berikan tamparan keras kepada penegak hukum kita di NTT.
" Ingat penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi dan kerja sama lintas sektor, peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikaasinya terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum"., Tambah Jacki uly politikus senior dari partai nasdem yang saat ini menjabat sebagai DPR RI
Masih di room tiktok diskusi publik yang sama, salah satu senator muda bildad thonak S. H., M. H., dari praktisi hukum, mengatakan sebenarnya kalau semua unsur bisa kerja sama yang baik maka ini sangat mudah sekali untuk di lakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan dini Tindak pidana perdangan orang (TPPO) contohnya saja berapa banyak sih Perusahaan- perusahaan yang ada di NTT, ini kan bisa terverifikasi oleh dinas-dinas terkait, yang berizin, yang mana yang tidak berizin, yang mana kan mudah sebenarnya terverifikasi Perusahan PJTKI di NTT, sehingga bisa membuat salah satu papan iklan atau brosur yang di tempel pada setiap desa-desa yang ada, atau kelurah-kelurahan yang ada sehingga ini bahwasanya terpampang jelas mulai dari cara perekrutan, cara memberangkatkan juga prosedurnya harus seperti ini dan ini nama-nama PT. Yang sah secara legalitasnya, ini harus kita fikirkan secara bersama-sama bagaimana negara hadir dengan membuat program-progam yang kemanfaatnya langsung kepada masyarakat "., Ujar Bildad thonak S. H., M. H., yang digandangkan dan di dorong boleh publik sebagai calon kuat walikota kupang dalam kontestasi pemilihan walikota kupang mendatang.
Pencegahan TPPO di NTT perlu langkah konkrit dan strategis yang terstruktur, terukur, dan saling bersinergi antar sektor, ada beberapa hal lain yang juga perlu di perhatikan yakni, pengutan kelembagaan dan penegakan hukumnya."., Tambah Bildad thonak S. H., M. H., praktisi hukum juga dipercaya saat ini sebagai ketua DPD KAI NTT
Perlu di ketahui dari data statistik yang kami himpun, penyumbang divisa terbesar adalah Indonesia salah satu yang terbanyak adalah provinsi NTT, dari data yang di himpun sejak 2018 hingga 2020 sebanyak 516 kasus ilegal tak memiliki dokumen keberangkatan ke luar negeri, dari 2018 sampai 2021 polda NTT menangani 34 kasus TPPO dengan rincian 23 kasus dinyatakan lengkap, pada tahun 2023 hingga 2024 mengalami peningkatan kasus TPPO di NTT di banding pada tahun 2022, dari data yang kami himpun data kasus tindak pidana perdagangan orang yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Nasional Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) NTT menyebutkan bahwa kasus yang terlapor mengalami kenaikan menjadi 185 kasus TPPO, 185 orang terdiri dari 39 perempuan yaitu 12 orang anak dan 27 orang dewasa dan 146 orang laki-laki terdiri dari 20 orang anak-anak dan 126 orang dewasa, dari 185 kasus TPPO polda NTT sudah menyelesaikan 47 Kasus TPPO dan para pelaku sudah menjalani penahan di lembaga Pemasyarakatan rumah tahanan negara di NTT.
Penulis : Sinlaeloe
